Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Akan Dipercepat

Jakarta, InfoPublik – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo minta agar rencana pembangunan tanggul laut raksasa penahan banjir dan rob di kawasan Jakarta Utara, yang dijadwal baru dibangun pada 2016, dapat dipercepat menjadi tahun ini.

Banjir besar yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu, dengan korban jiwa dan materi yang cukup banyak menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan karena itu Gubernur Joko Widodo minta agar pembangunan tanggul laut raksasa itu dipercepat.

Jokowi, panggilan akrab Gubernur Joko Widodo,  mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa penting dilakukan, mengingat air laut semakin meninggi karena disebabkan mencairnya es dan ada penurunan permukaan tanah di Jakarta. "Mau tidak mau itu harus dibuat dan secepatnya. Kalau tidak mau kita berada di bawah air," katanya, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Jokowi saat ini masih dilakukan perhitungan teknis, ekonomi dan masalah lingkungan. Namun, sudah banyak investor yang tunjuk tangan ingin bergabung dalam pembangunan tersebut. "Masih terus diproses, akan kita segera putusin juga tapi memang masih dalam penghitungan teknis, ekonomi, dan masalah lingkungan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan dimulai pada 2016. Tapi menurut Gubernur, itu terlalu lama. Sehingga jika seluruh kalkulasi selesai dibahas tahun ini juga pembangunan segera dilakukan. "Tahun ini lah, jangan lama-lama. Inginnya langsung bangun kalau kalkulasinya sudah selesai," katanya.

Ia menyebutkan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 32 kilometer membutuhkan dana sebesar Rp100 triliun. Saat ini pun telah banyak investor yang berminat untuk bergabung. Namun dirinya enggan menyebutkan siapa saja investor tersebut.

Seperti diketahui pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan gagasan dari mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, sebagai upaya menanggulangi banjir khususnya di sisi utara Jakarta.

Tanggul raksasa ini dibangun untuk melindungi Jakarta hingga 1.000 tahun ke depan dengan melibatkan Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).